PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
JL. RADIN INTEN II NO. 3 DUREN SAWIT
TELP. : ( 021 ) 86902313 FAX : ( 021 ) 86902314
E-mail : pengadilan@pta-jakarta.go.id JAKARTA TIMUR 13440

No. Registrasi di PTA : 0101/Pdt.G/2011/PTAJK
Tanggal Registrasi : 15 September 2011
Jenis Perkara : CT
No. Perkara PA : 2112/Pdt.G/2010/PAJT
Pembanding : Heryanto bin H. M. Toyib
Terbanding : Yuni Rike Luagasari binti M. Yusup Efendi
Tanggal Penetapan Majelis :  
Tanggal Putus di PTA : 15 November 2011
Nama Majelis Hakim : Drs. H. Ali Uman Surin,S.H., M.H
Nama Panitera Pengganti : Mahrum, S.H

Amar Putusan
I. Menerima permohonan banding Pembanding; II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2112/Pdt.G/2010/PA.JT. tanggal 24 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah; Dengan Mengadili Sendiri Dalam Konvensi 1. Menerima permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (Heryanto bin H. M. Toyib), untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Yuni Rike Luagasari binti M. Yusup Efendi), setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi 1. Menyatakan bangunan rumah yang terletak di atas tanah di jalan Pangkalan Jati Nomor 63 B, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Propinsi DKI. Jakarta, adalah harta bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi; 2. Menyatakan bagian Penggugat Rekonvensi dan bagian Tergugat Rekonvensi masing-masing adalah setengahnya; 3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari bangunan rumah rumah yang terletak di atas tanah di jalan Pangkalan Jati Nomor 63 B, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Propinsi DKI. Jakarta, kepada Penggugat Rekonvensi; 4. Apabila tidak bisa dilaksanakan melalui eksekusi riil, maka pembagiannya melalui Kantor Lelang Negara yang mewilayahi obyek tersebut; 5. Menyatakan harta bersama yang tidak bergerak, sebagaimana yang disebutkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi (dalam jawabannya terhadap gugatan Rekonvensi) harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); 6. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ditolak; Dalam Konvensi Dan Rekonvensi - Membebankan biaya perkara untuk tingkat pertama kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membebankan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).